Infoliputan.com/Pesawaran, Lampung-Pemerintah Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026, pada Kamis (9/10/2025).
Musdes ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah pembangunan desa di tahun mendatang.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan, antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Babinpotmar, Dinas PMD Kecamatan, pendamping desa, PKK, serta para Ketua RW dan RT.
Yang menarik, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran, yang kini menjadikan Sidodadi sebagai desa binaan hukum.
Kehadiran pihak Kejari mendapat sambutan hangat dari seluruh peserta. Kepala Desa Sidodadi, Tunggal, menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan tersebut.
Terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Pesawaran yang diwakili oleh Kasi Datun, Ibu Fita Resti Ningrum. Kami bangga karena Desa Sidodadi menjadi desa binaan kejaksaan. Pendampingan ini penting agar setiap langkah pembangunan tetap sesuai aturan,” ujar Tunggal.
Dalam pengelolaan Ketahaan pangan, disalurkan 20 persen dari anggaran dana desa dan di trasfer ke bumdes untuk dilaksanakan oleh bumdes itu sendiri,” ujarnya.
Sambutan berlanjut dari Kasi Datun Kejari Pesawaran, Fita Resti Ningrum, Ia mengapresiasi langkah transparan Pemerintah Desa Sidodadi. Ia juga menegaskan, kehadiran kejaksaan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan pendampingan hukum (legal assistance) agar dana desa dikelola sesuai ketentuan.
Kami hadir bukan sebagai pemeriksa, melainkan sebagai mitra. Bahkan, kami mengenakan baju putih hari ini sebagai simbol bahwa kami juga bagian dari warga Sidodadi,” jelasnya.
Ketua BPD Sidodadi, Agus Pujianto, berharap musyawarah berjalan lancar dan mampu menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat.
Apa yang belum terakomodir di tahun 2025 akan menjadi prioritas di RKPDes 2026. Semua keputusan akan kita usulkan bersama demi kemajuan desa,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, warga dari tiap dusun menyampaikan hasil musyawarah dusun (musdus) dengan berbagai usulan, mulai dari pembangunan drainase, pengadaan ternak ikan, hingga pemasangan lampu tenaga surya.
Isu paling krusial datang dari Dusun III, di mana beberapa rumah warga berdekatan dengan aliran sungai yang rawan longsor saat musim hujan.
Pemerintah desa juga menegaskan bahwa alokasi anggaran pangan sebesar 20 persen akan menjadi fokus utama tahun depan.
Kegiatan fisik akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Namun kebutuhan pangan masyarakat harus tetap kita utamakan,” kata Agus Pujianto.
Setelah musyawarah, Ketua BPD menegaskan bahwa seluruh rekomendasi masyarakat telah dicatat dan akan ditindaklanjuti dalam tahapan penyusunan RKPDes berikutnya.
Musdes ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Desa Sidodadi dalam menjalankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, menuju Sidodadi yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Laporan:
Din morok
