Infoliputan.com/Pesawaran-Kekecewaan mendalam disuarakan sejumlah masyarakat Pesawaran terhadap layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di wilayah setempat. Warga menilai, lambannya respon dan birokrasi berbelit dari BPJS justru membuat masyarakat kecil menjadi korban ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Peristiwa itu terungkap dari pengalaman dua warga yang tinggal di Kecamatan Kedondong dan Gedong Tataan. Mereka mengaku sempat ditolak saat hendak memanfaatkan fasilitas BPJS di sebuah klinik, dengan alasan kamar perawatan penuh.
Jumat (19/09/2025) lalu, saudara saya butuh perawatan di salah satu klinik di Tataan. Katanya kamar sudah penuh. Tapi ketika saya cek langsung, ternyata masih ada beberapa kamar kosong. Pihak klinik menjelaskan kamar itu belum bisa digunakan karena belum mendapat persetujuan dari BPJS Pesawaran. Jadi meski kosong, tetap dianggap tidak tersedia,” ungkap salah seorang warga berinisial BI, Selasa (23/09/2025).
Ia menuturkan, pihak klinik mengaku sudah mengajukan penambahan tempat tidur sejak awal tahun dan bahkan sudah melalui proses kredensialing. Namun hingga kini belum ada keputusan dari BPJS Pesawaran.
“Padahal ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Klinik sudah siap, tapi pihak BPJS lambat merespons. Bukannya mempermudah, malah dipersulit dengan alasan birokrasi. Anehnya, kalau ada faskes yang mau meningkatkan layanan justru diperlambat,” lanjut BI.
Senada, warga lainnya berinisial RM juga mengaku mengalami kejadian serupa pada Minggu (21/09/2025). Ia terpaksa membawa pulang anggota keluarganya yang butuh perawatan karena pihak klinik menyatakan kamar penuh.
“Ternyata bukan kliniknya yang salah, tapi pengajuan tambahan kamar belum di-ACC oleh BPJS. Kami ini masyarakat kecil, berharap pelayanan lebih mudah, bukan dipersulit,” keluhnya.
Chaidir: Evaluasi Kinerja BPJS Pesawaran
Merespons keluhan warga, Ketua PAC Pemuda Pancasila Gedong Tataan, Chaidir Nuh, ikut angkat suara. Ia menilai, masalah ini bukan sekadar soal ketersediaan kamar, tetapi menyangkut kualitas dan manajemen pelayanan BPJS secara keseluruhan.
“Saya mewakili masyarakat yang kecewa. Banyak keluhan mulai dari kamar rawat yang tidak bisa dipakai, dokter yang tidak standby, pelayanan rujukan berbelit hingga persoalan zonasi rujukan. Ini masalah serius yang terus berulang,” tegas Chaidir.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan lemahnya koordinasi, kontrol, dan pengawasan dari BPJS Pesawaran.
Kalau begini terus, bukan hanya masyarakat yang kecewa, tapi kinerja BPJS Pesawaran layak dievaluasi. Kami harap ada perbaikan segera. Jangan sampai publik yang akhirnya melakukan evaluasi sendiri terhadap kinerja BPJS,” tandasnya.
Chaidir menegaskan, pihaknya bersama Ormas Pemuda Pancasila Gedong Tataan akan terus mengawal semua program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan BPJS.
“Pelayanan kesehatan itu hak dasar rakyat. Jangan sampai ada kesan dibiarkan rumit dengan birokrasi, sementara masyarakat yang sakit jadi korban,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPJS Pesawaran, Mella Prihati, belum memberikan pernyataan resmi. Namun ia berjanji akan menjadwalkan pertemuan di kemudian hari untuk memberikan klarifikasi.
By… Din morok
