Deli Serdang, Info Liputan – Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Deli Serdang menggelar aksi damai di Kantor DPRD Deli Serdang pada Jumat, 4 Juli 2025. Sebagai bentuk protes, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Deli Serdang menuntut percepatan pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPPAS) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2025.
Para anggota BPD, yang mengenakan seragam, menyampaikan beberapa tuntutan penting. Lebih lanjut, Sahdan M.Si, dalam orasinya, menekankan urgensi pengesahan KUAPPAS dan P-APBD 2025 agar pembangunan di Kabupaten Deli Serdang tidak terhambat dan visi misi Bupati terwujud. Selain itu, ia memperingatkan bahwa pengesahan APBD di akhir tahun akan menyebabkan pekerjaan pembangunan terburu-buru, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan. Oleh karena itu, Sahdan juga menuntut percepatan pengesahan P-APBD untuk segera merealisasikan program pengobatan gratis bagi masyarakat.
Di samping itu, PABPDSI juga menyuarakan tuntutan peningkatan kesejahteraan anggota BPD, termasuk kenaikan tunjangan gaji dan peningkatan BPJS Kesehatan menjadi Jaminan Hari Tua (JHT). Hal ini mencerminkan keprihatinan mereka atas kesejahteraan para anggota BPD yang berperan penting dalam pemerintahan desa.
Selanjutnya, anggota DPRD Deli Serdang menerima beberapa perwakilan PABPDSI di ruang rapat paripurna. Beberapa anggota DPRD dari berbagai partai, termasuk Partai PPP, PKB, Demokrat, dan PDIP, menghadiri pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, perwakilan PABPDSI menyampaikan seluruh tuntutan mereka secara langsung.
Secara ringkas, tuntutan utama PABPDSI meliputi pengesahan KUAPPAS dan P-APBD 2025, peningkatan tunjangan BPD, dan peningkatan BPJS Kesehatan menjadi JHT. Lebih tegas lagi, mereka mendesak agar sidang paripurna membahas KUAPPAS dan P-APBD pada tanggal 9 Juli 2025. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa susulan jika tuntutan ini tidak dipenuhi.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang menerima perwakilan PABPDSI mengungkapkan adanya oknum anggota DPRD yang diduga menghambat proses pengesahan KUAPPAS dan P-APBD. Akibatnya, hal ini semakin memperkuat tuntutan PABPDSI agar pimpinan dewan mengevaluasi kinerja anggota dewan yang dinilai tidak mementingkan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, Umar, perwakilan PABPDSI, secara tegas mengkritik pimpinan dewan yang dianggap mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Ia mendesak pimpinan dewan untuk mengesahkan seluruh program pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera.
Akhirnya, setelah pertemuan di DPRD, ratusan anggota BPD melanjutkan aksi damai mereka ke Kantor Bupati Deli Serdang untuk menyampaikan tuntutan mereka langsung kepada Bupati. Aksi damai ini menunjukkan komitmen PABPDSI dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota BPD dan pembangunan Kabupaten Deli Serdang. Keberhasilan negosiasi dan tindak lanjut dari tuntutan ini akan menjadi sorotan publik dan menentukan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang ke depannya. (RS)
