PRINGSEWU, infoliputan.com — Pengelolaan Dana Desa Pekon Mada Raya, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung, kini menjadi sorotan publik. Menindaklanjuti laporan yang disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM PALU), tim media melakukan penelusuran sekaligus konfirmasi langsung kepada pihak Inspektorat Kabupaten Pringsewu guna mendapatkan kejelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat.
Hasil konfirmasi tersebut memunculkan perkembangan penting. Inspektorat Kabupaten Pringsewu membenarkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tim reguler terhadap Pekon Mada Raya diduga menemukan sejumlah persoalan yang segera akan ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan lebih lanjut.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Muhammad Akbar Sholeh, S.Si., M.S.Ak., dalam keterangannya menyampaikan: “Alhamdulillah, pemeriksaan tim kami untuk tahun 2025 menemukan dugaan temuan dan segera akan dilakukan proses pemeriksaan secara reguler.” Pernyataan ini menjadi perhatian serius, mengingat pengelolaan anggaran pekon menyangkut uang negara yang wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain hasil pemeriksaan reguler, laporan LSM PALU juga menyoroti dugaan persoalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pekon Mada Raya pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Terdapat dugaan anggaran yang seharusnya mendukung pengembangan usaha BUMDes tidak direalisasikan sesuai rencana, melainkan diduga dialihkan untuk pembangunan Gedung Serba Guna tanpa mekanisme yang jelas.
Persoalan lainnya menyangkut proposal pengembangan sejumlah unit usaha yang diduga telah diajukan Direktur BUMDes, namun tidak memperoleh rekomendasi maupun persetujuan dari Kepala Pekon. Akibatnya, rencana pengembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sementara penyertaan modal baru diterima pada Tahun Anggaran 2026.
LSM PALU mendorong agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pengecekan dokumen administrasi semata, tetapi mencakup secara menyeluruh APB Pekon, perubahan anggaran, proposal BUMDes, penyertaan modal, SPJ, bukti transaksi, hingga pemeriksaan fisik seluruh kegiatan pembangunan. Penggunaan Dana Desa dari tahun 2023 hingga 2026 diminta ditelusuri secara objektif dan menyeluruh.
Tim media juga meminta agar Kepala Pekon Mada Raya beserta jajaran dan Direktur BUMDes memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait seluruh dugaan tersebut. Hak jawab dan klarifikasi tetap diberikan secara proporsional. Apabila ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, masyarakat berharap persoalan ini ditindaklanjuti melalui jalur hukum yang berlaku. Sebab, Dana Desa adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan jujur dan transparan.
(Red)
