Pringsewu, infoliputan.com – Kasus bantuan ternak sapi di Pekon Srikaton, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Lampung, kini menjadi sorotan masyarakat. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa sapi bantuan yang seharusnya dikelola bersama justru diduga telah digelapkan oleh Ketua Kelompok Tani setempat. Tim media pun turun ke lapangan untuk melakukan penelusuran guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, bantuan sapi tersebut berasal dari program pemerintah pusat yang diterima pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 16 ekor. Awalnya, kandang penampungan dibangun di atas tanah milik ketua kelompok tani. Namun saat ini, bangunan kandang tersebut sudah tidak ditemukan lagi di lokasi. “Dulu kandangnya ada di tanah ketua kelompok, tapi sekarang kandangnya sudah tidak ada lagi. Mungkin sapinya juga sudah tidak ada,” ujar salah satu anggota kelompok yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Anggota tersebut juga menceritakan alasan dirinya berhenti ikut memelihara sapi bantuan tersebut. Menurut keterangannya, pada masa musim kemarau, seluruh anggota diminta membayar iuran sebesar Rp700.000 per orang. Karena saat itu tidak memiliki kemampuan biaya, dirinya secara tidak langsung dikeluarkan dari keanggotaan kelompok pengelola sapi bantuan tersebut.
Keterangan senada juga disampaikan warga lainnya. Warga tersebut mempertanyakan keberadaan sapi bantuan pemerintah itu. Diduga, jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari dinas terkait maupun lembaga pengawasan sosial, pihak yang bersangkutan justru menunjuk sapi milik orang lain seolah-olah itu adalah sapi bantuan. Bahkan disebutkan, pemilik sapi asli diberi imbalan sebesar Rp100.000 agar bersedia mengaku sapi tersebut sebagai milik bantuan pemerintah.
Guna menyeimbangkan pemberitaan, tim media kemudian mengonfirmasi langsung kepada Ketua Kelompok Tani yang akrab disapa Pak Selamet. Terkait tuduhan sapi digelapkan, Pak Selamet membantah keras. Ia membenarkan jumlah awal sapi bantuan sebanyak 16 ekor, namun menyebutkan 4 ekor mati akibat cuaca kemarau yang berkepanjangan, sehingga saat ini tersisa 12 ekor dan sedang dipelihara oleh masing-masing anggota kelompok.
Namun penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan sebagian anggota. Mereka meminta agar seluruh anggota dikumpulkan bersama-sama disaksikan oleh pihak Dinas terkait serta aparatur Pekon. Tujuannya agar transparan dan terlihat jelas siapa saja yang sebenarnya memelihara sapi bantuan tersebut. Sebab diharapkan pembagian pemeliharaan dilakukan secara bergantian dan merata, bukan hanya dinikmati oleh pihak yang itu-itu saja.
Hingga saat ini, kejelasan terkait keberadaan dan jumlah sapi bantuan pemerintah tahun 2016 tersebut masih terus dipertanyakan warga. Perbedaan keterangan antara pihak pengurus dan anggota kelompok menimbulkan kecurigaan mendalam di tengah masyarakat Pekon Srikaton.
Tim media berencana melanjutkan konfirmasi kepada pihak Dinas terkait guna meminta klarifikasi resmi serta penjelasan menyeluruh terkait gejolak yang berkembang di masyarakat ini. Masyarakat pun berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti agar keadilan dan transparansi penyelenggaraan bantuan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
(Tim)
