Oleh: Budi Hariyanto
Adalah seorang jurnalis
Setiap tanggal 7 Agustus, Indonesia memperingati Hari Hutan Indonesia sebagai momentum untuk merefleksikan hubungan antara manusia dan hutan. Tahun 2026, peringatan ini mengusung tema **”Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan“**, sebuah tema yang tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan kita memulihkan ekosistem hutan yang telah mengalami tekanan selama beberapa dekade.
Tema tersebut hadir pada saat yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai wilayah di Indonesia terus menghadapi meningkatnya frekuensi banjir, longsor, kekeringan, dan krisis air bersih. Fenomena tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan iklim global, tetapi juga oleh menurunnya kualitas dan luas tutupan hutan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Ia merupakan sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, menyerap karbon, menjadi habitat keanekaragaman hayati, sekaligus menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika fungsi ekologis hutan terganggu, dampaknya akan dirasakan secara luas, mulai dari menurunnya ketersediaan air hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Momentum Hari Hutan Indonesia tahun ini semakin relevan jika dikaitkan dengan hasil audiensi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersama jajaran Dinas Kehutanan pada Juli 2026 yang menyoroti persoalan alih fungsi kawasan hutan. Pertemuan tersebut menunjukkan adanya perhatian serius pemerintah daerah terhadap perubahan bentang alam yang dinilai telah memengaruhi keseimbangan lingkungan di berbagai wilayah.
Sorotan terhadap alih fungsi kawasan hutan sesungguhnya bukan hanya persoalan administrasi tata ruang ataupun penegakan hukum. Persoalan tersebut merupakan isu strategis yang menyangkut keselamatan masyarakat. Ketika kawasan hutan lindung maupun daerah resapan air berubah menjadi kawasan budidaya atau permukiman tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, maka risiko banjir, longsor, sedimentasi sungai, hingga kekeringan pada musim kemarau akan meningkat secara signifikan.
Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pemulihan hutan tidak boleh dipandang sebagai hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, hutan yang sehat justru menjadi fondasi utama pembangunan. Biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi hutan dan konservasi jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi akibat bencana alam yang terus berulang. Infrastruktur dapat dibangun kembali, tetapi fungsi ekologis hutan memerlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk pulih apabila telah mengalami kerusakan berat.
Oleh karena itu, tema “Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan” harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret. Pertama, memperkuat pengawasan terhadap perubahan fungsi kawasan hutan melalui penataan ruang yang konsisten dan berbasis daya dukung lingkungan. Kedua, mempercepat rehabilitasi daerah aliran sungai dan lahan kritis melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Ketiga, mengembangkan model pengelolaan hutan yang memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologisnya, termasuk melalui perhutanan sosial, agroforestri, dan pengembangan ekonomi berbasis jasa lingkungan.
Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Kesadaran bahwa hutan merupakan sumber kehidupan harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan lingkungan, gerakan penanaman pohon, hingga penguatan kearifan lokal dalam menjaga kawasan hutan. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola bersama masyarakat cenderung memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan pengawasan pemerintah.
Pemanfaatan teknologi juga perlu diperkuat. Sistem pemantauan berbasis citra satelit, drone, serta integrasi data spasial dapat membantu mendeteksi perubahan tutupan hutan secara cepat sehingga tindakan korektif dapat dilakukan sebelum kerusakan meluas. Transparansi data mengenai kondisi kawasan hutan juga penting agar publik dapat berpartisipasi dalam pengawasan.
Pada akhirnya, Hari Hutan Indonesia bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan ajakan untuk membangun komitmen bersama. Hutan yang lestari bukan hanya warisan bagi generasi mendatang, tetapi juga jaminan keberlangsungan hidup generasi hari ini. Krisis air, bencana hidrometeorologi, dan penurunan kualitas lingkungan tidak akan dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik apabila akar persoalannya, yakni degradasi hutan, tidak ditangani secara serius.
Momentum Hari Hutan Indonesia 2026 hendaknya menjadi titik balik untuk memperkuat kebijakan perlindungan dan pemulihan hutan di seluruh Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap isu alih fungsi kawasan hutan sebagaimana mengemuka dalam berbagai pembahasan selama beberapa waktu terakhir perlu diikuti dengan langkah-langkah nyata yang konsisten, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, ketika hutan dipulihkan, yang sesungguhnya dipulihkan bukan hanya bentang alam, melainkan sumber air, keamanan dari bencana, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan kehidupan bangsa. Memulihkan hutan berarti memulihkan kehidupan.
