Tanggamus,/infoliputan.com–Pekerjaan pembangunan jalan di Pekon Srimenganten, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan yang sudah berlangsung selama tiga hari tersebut terpantau belum dilengkapi papan informasi kegiatan. Ironisnya, sejumlah pekerja di lokasi juga terlihat tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah. Tanpa papan informasi, masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai anggaran, sumber dana, maupun volume pekerjaan yang sebenarnya.
Berdasarkan pantauan wartawan pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, aktivitas pekerjaan jalan terlihat berlangsung dengan menggunakan alat berat berupa mesin pemadat jalan (roller). Namun, tidak terlihat pekerja mengenakan perlengkapan keselamatan kerja sebagaimana mestinya.
Saat dikonfirmasi di lokasi, Ujang, yang disebut sebagai pelaksana atau mandor lapangan, menjelaskan bahwa dirinya hanya bertugas sebagai pekerja saja. Sementara mengenai papan informasi proyek, ia menyebut bahwa papan tersebut dibawa oleh pihak kontraktor.
Hal serupa disampaikan Hapis, pengawas lapangan dari Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus. Saat dikonfirmasi mengenai belum terpasangnya papan informasi, ia menyatakan bahwa papan tersebut dibawa oleh pihak rekanan.
Hapis juga mengaku bahwa pihaknya telah mengingatkan rekanan terkait kondisi tersebut. Namun, faktanya, hingga wartawan melakukan pemantauan, papan informasi belum juga terpasang dan para pekerja masih terlihat tidak menggunakan APD.
Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan serius. Sebab, pengawasan tidak cukup hanya sebatas memberikan teguran atau mengingatkan pihak pelaksana. Harus ada tindak lanjut nyata agar ketentuan keselamatan kerja dan keterbukaan informasi benar-benar dijalankan.
Persoalan lain juga ditemukan saat wartawan mengonfirmasi volume pekerjaan. Hapis menyebut panjang pekerjaan sekitar 250 meter dengan lebar 3 meter. Namun, keterangan berbeda disampaikan sejumlah pekerja di lapangan yang menyebut panjang pekerjaan mencapai 350 meter dan ditambah beberapa meter. Ucap pekerja.
Publik tentu berhak mempertanyakan kondisi tersebut. Jangan sampai pembangunan yang dibiayai uang negara justru berjalan tanpa informasi yang bisa diakses masyarakat. Bagaimana masyarakat dapat ikut mengawasi jika papan informasi saja tidak terpasang, sementara identitas rekanan dan nilai kontrak tidak diketahui?
Pekerjaan pemerintah bukan pekerjaan pribadi atau milik kelompok tertentu. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Papan informasi bukan sekadar pelengkap pekerjaan, melainkan salah satu sarana agar masyarakat mengetahui sekaligus mengawasi penggunaan uang negara.
Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus diminta segera mengambil tindakan tegas terhadap rekanan pelaksana, bukan hanya sebatas memberikan teguran. Pastikan papan informasi dipasang, pekerja dilengkapi dan menggunakan APD, serta volume pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak.
Jangan sampai proyek pemerintah di tengah masyarakat justru terkesan seperti proyek siluman. Sebab, ketika informasi dasar saja tidak ditampilkan, wajar jika publik mempertanyakan transparansi dan keseriusan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut.
(tim)
